Mungkinkah Menistakan Agama? Sebuah Jawaban untuk Prof. Sarlito

Sebuah artikel pada laman Selasar.com yang bertajuk “Mungkinkah Menistakan Agama?” yang ditulis oleh akun Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, cukup membuat saya terhenyak. Ini tidak disebabkan artikel tersebut dimuat sehari sebelum jadwal aksi sebagian masyarakat pada Jumat, 4 November 2016, tetapi lebih disebabkan muatan artikel yang mengandung terlalu banyak kekeliruan.

Kekeliruan ini bukan karena opini beliau tidak populer, sebagaimana beliau akui sendiri, melainkan karena isi tulisan mengandung kelemahan akademik fatal. Ini setidaknya bisa dipahami lantaran Prof. Sarlito mengulas sesuatu yang melampaui kompetensi akademik beliau.

Sebagai sesama civitas akademika yang lebih junior dari segi usia dan jenjang akademik dibandingkan Prof. Sarlito, saya tentu mesti lebih banyak belajar kepada beliau. Sebagai proses pembelajaran dan bentuk apresiasi pada beliau, sebuah tradisi “peer-review” coba saya hidupkan tanpa keluar dari koridor etika akademik melalui kritik atas beberapa bagian dalam tulisan Prof. Sarlito tersebut.

Pertanyaan yang Keliru

Kekeliruan awal yang bisa ditangkap justru pada relevansi antara judul dan isi artikel. Dengan mengangkat “Mungkinkah Menistakan Agama?” saya memiliki ekspektasi bahwa Prof. Sarlito akan menguraikan kemungkinan kesalahan interpretasi atas ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta, beberapa waktu lalu di Kabupaten Kepulauan Seribu ketika mengutip Surah Al-Maidah (5): 51 waktu lalu.

Namun, perkiraan saya meleset. Isi artikel justru memuat isu-isu lain yang berkaitan dengan kemungkinan penistaan agama tetapi tidak menjadi fokus yang seharusnya tertuju pada esensi judul artikel. Awal isi artikel justru mempertanyakan, “Mungkinkah membela agama?” yang sebenarnya merupakan counterpart dari “Mungkinkah menistakan agama?”. Ini mungkin bisa dianggap sebagai suatu pendekatan tulisan.

Namun, yang menjadi implikasinya, mempertanyakan “Mungkinkah membela agama?” memiliki bangunan argumentasi esensial yang berbeda dengan pertanyaan “Mungkinkah menistakan agama?”. Jelas, obyek pertanyaannya saja berbeda. Menurut kacamata saya, Prof. Sarlito telah mengajukan pertanyaan yang keliru bahkan sejak sebelum beliau menulis argumentasinya sendiri.

Tuhan Tak Perlu Dibela?

Pertanyaan Prof. Sarlito selanjutnya, “Sebegitu lemahkah Tuhan dan Agama sehingga memerlukan pembelaan dari umatnya?” menjadi lebih tidak relevan lagi dengan pertanyaan sebelumnya. Dengan segala keterbatasan saya dan posisi saya yang bukan Tuhan dan bukan penggagas agama, terhadap pertanyaan Prof. Sarlito tersebut, saya hanya menyarankan agar beliau mengajukan pertanyaan tersebut kepada Tuhan sendiri yang membuat agama.

Jika beliau mau rajin sedikit menelisik surat-surat dalam Al Quran, jawaban dari Tuhan tentu akan dengan mudah ditemukan. Tanpa retorika soal tafsir yang muluk-muluk, Surah At Taubah (9): 111 atau Surah Ash-Shaf (61): 4, 10—14 memposisikan pembelaan agama ini pada sisi kepentingan hamba agar mereka menunaikan kewajiban pembelaan agama sebagai salah satu bentuk pembuktian kebaktian kepada Tuhan.

Ini tidak menihilkan klaim bahwa Tuhan Maha Perkasa dan tidak perlu dibela. Namun, karena Tuhan tidak akan mengadili hamba-hamba-Nya tanpa proses pengadilan berbasis pembuktian di akhirat nanti, upaya pembuktian terbalik mesti dilakukan hamba selama di dunia. Begini perspektif Al Quran sejauh yang saya pahami.

Jika Prof. Sarlito tidak tertarik menelusuri ayat-ayat pada surat lain dalam Al Quran terkait isu dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, sebaiknya beliau membaca Surah Al Maidah tidak hanya ayat 51 tetapi bacalah juga mulai dari ayat pertama surat ini.

Dengan begitu, sebagai konstruksi firman Tuhan yang jalin-berkelindan, beliau akan menemukan alur dan konteks pembicaraan yang lebih utuh, misalnya isu “kewajiban tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan” pada ayat 2; klaim kesempurnaan, keutuhan, dan finalisasi Agama Islam (dengan nama definitif!) pada ayat 3; atau isu lain yang berdekatan, yakni kewajiban menegakan hukum Tuhan di muka bumi pada ayat-ayat 47—50!

Membela Orang Lemah dengan Penggusuran?

Upaya Prof. Sarlito mengalihkan bentuk “pembelaan” agar diarahkan pada orang lemah dan tak berdaya, orang fakir, dan yatim piatu berada di luar konteks pembicaraan mengenai “pembelaan agama” yang beliau sendiri singgung di awal artikel. Membela dan menunaikan hak-hak orang fakir-miskin, yatim-piatu, dan kalangan lemah tentu saja merupakan ajaran Islam, misalnya melalui instrumen sedekah dan zakat yang juga disinggung oleh Prof. Sarlito.

Namun, Prof. Sarlito perlu ingat, setiap urusan dalam ajaran Islam memiliki dalil dan perangkat hukum sendiri sehingga satu perkara tidak menegasikan perkara yang lain. Lebih dari itu, apakah beliau lupa bahwa sejak tahun lalu Gubernur DKI mengimplementasikan penggusuran atas sebagian penduduk Jakarta?

Apakah beliau tidak mengerti bahwa penggusuran itu dilakukan dengan mengabaikan janji kampanye sang gubernur pada 2012 lalu untuk menggunakan pendekatan pembangunan yang partisipatif? Bagaimana pendapat beliau terhadap penggusuran yang mengabaikan supremasi hukum yang dijalankan lembaga peradilan terkait rencana penggusuran tersebut?

Klaim Negara dan Daerah Paling Islami

Prof. Sarlito tampak tidak kritis menelaah penelitian Washington University (2011) dan Maarif Institute (2015) yang dikutipnya, masing-masing memuat penilaian negara dan daerah yang dianggap paling Islami. Secara umum pola hasil penilian ini menempatkan negara-negara dan daerah-daerah berpenduduk mayoritas nonmuslim sebagai yang paling Islami, seperti Selandia Baru, Luxemburg, dan Denpasar pada urutan teratas.

Survei-survei yang menghasilkan indeks serupa sebenarnya berangkat dari identifikasi nilai-nilai universal yang ditemukan dalam Agama Islam, seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya.

Namun, jika kita sepakat bahwa nilai-nilai universal ini juga dianut oleh agama-agama lain, kita pun bisa melabeli Selandia Baru, Luxemburg, atau Denpasar, masing-masing sebagai negara-negara dan daerah paling kristiani, paling budhist, atau paling hindi. Lebih dari itu, nilai-nilai universal hanya berhenti pada tataran yang tidak operasional.

Ketika nilai-nilai ini hendak diterapkan, berlaku pula kontekstualisasi nilai-nilai universal berdasarkan corak keberagaman masing-masing negara dan daerah, melingkupi faktor-faktor sejarah, sosial-politik kebangsaan, tingkat ekonomi, dan lain-lain. Pada titik inilah survei atau indeks ini-itu sebenarnya justru mengabaikan nilai-nilai pluralitas itu sendiri.

Reformasi Gaya Ahok

Terhadap apreasiasi Prof. Sarlito pada sosok pribadi, kepemimpinan, dan kinerja Basuki Tjahaja Purnama, saya sudah menguraikannya lebih dulu pada laman Selasar.com ini bertajuk “Bureaucracy dan Reformasi Gaya Ahok”
Ini saya tulis dengan segala proses pembelajaran saya selaku akademisi dalam ilmu administrasi publik dan konsultan kebijakan reformasi birokrasi.

Tafsir Al-Quran ala Prof. Sarlito

Aspek ulasan lain dalam tulisan Prof. Sarlito adalah pembahasan beliau mengenai kandungan Surah Al-Maidah (5): 51 yang pengutipannya oleh Gubernur DKI Jakarta memicu reaksi kritis sebagian masyarakat Indonesia, tidak hanya Jakarta. Saya memandang, beliau tidak berada dalam kapasitasnya sebagai ahli tafsir Al Quran.

Namun, karena ulasan beliau sudah terlanjur ditulis, saya perlu menanggapinya cukup dengan perspektif awam dalam urusan agama. Begini, dengan menyatakan “Maksudnya, setiap golongan sudah ada pemimpinnya masing-masing. Kalau kita memilih pemimpin Nasrani atau Yahudi, kita akan menjadi bagian dari mereka. Bukan bagian dari umat Islam lagi”, Prof. Sarlito seolah menegaskan bahwa ayat ini menyangkut pengangkatan kepemimpinan umat, pemimpin agama.

Ada tiga kekeliruan ulasan beliau. Pertama, pemimpin agama sebagai elite tersendiri dalam masyarakat tidak dikenal dalam Islam. Sekali pun beliau merujuk pada buku-buku yang mengulas politik dan pemerintahan Islam, mulai dari yang ditulis Imam al-Mawardi dengan Al-Ahkam As-Sulthaniyah atau Imam Ibn Taimiyah dengan As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, hingga Dhia’uddin Rais tentang Fiqh Politik atau Yusuf al-Qaradhawy tentang Fiqh Negara, Prof. Sarlito akan menemukan simpulan umum bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan sipil, bukan kepemimpinan agama.

Ini berlaku bahkan di kalangan sebagian umat Islam yang meyakini Islam telah memiliki konsepsi negara Islam tersendiri. Uraian Prof. Sarlito yang membatasi ruang lingkup kepemimpinan hanya pada urusan agama dan keumatan jelas tidak relevan dengan alur dan konteks Surah Al Maidah.

Kedua, dengan membatasi kepemimpinan hanya pada lingkup agama dan keumatan, Prof. Sarlito telah memandang agama ini sebagai entitas sektarian, seolah-olah Islam hanya mengatur urusan Umat Islam sendiri. Prof. Sarlito mungkin lupa, bahwa sejak awal pendirian negara Madinah oleh Nabi Muhammad (shallallahu ‘alaihi wa sallam), beliau telah mengakomodasi hak dan kewajiban Umat Yahudi dan Nasrani secara berimbang secara hukum dan ekonomi bersama Umat Islam kala itu.

Ketiga, seperti diuraikan di muka, ayat ke-51 Surah Al Maidah ini mesti dipahami dalam alur dan konteks pembicaraan ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat ke-1 hingga ke-50; minimal seperti itu.

Jelas, esensi ayat ke-51 itu tidak mengulas dikotomi kepemimpinan umat Islam dan umat lainnnya, tidak pula mengulas soal transfer dan asosiasi sosiologis identitas personal pada grup tertentu.

Ah, maaf, soal tafsir ini mungkin Prof. Sarlito sedang tidak sependapat dengan salah satu pendukung Ahok yang menyebutkan bahwa hanya Tuhan yang tahu tafsir atas firman-Nya sendiri.

Saya masih berharap agar bisa belajar banyak dari Prof. Sarlito, baik ilmu pengetahuan maupun wawasannya. Ini masih dengan catatan, beliau bersuara dengan obyektivitas keilmuan beliau sendiri dan tidak terbawa arus opini yang berkembang tak terkendali. Semoga.

(Artikel ini pertama kali dipublikasikan pada laman Selasar.com ini)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s